Variabel biologi perairan tawar meliputi jenis dan keadaan biota akuatik yang berinetaksi dalam ekosistem perairan tawar tersebut. Pada beberapa keperluan, hasil analisis kualitas lingkungan selanjutnya dipadankan dengan baku mutu lingkungan perairan sesuai dengan peruntukannya untuk mengetahui kelayakan air tersebut untuk salah satu kegiatan pemanfaatan. Sebagai contoh, air untuk air minum harus memiliki kandungan padatan tersuspensi kurang dari 100 ppm, maka apabila air memiliki nilai padatan tersuspensi melebihi 100 ppm, air tersebut tidak layak dijadikan sebagai air baku air minum. Baku mutu air sesuai dengan kebutuhannya dapat dilihat dari regulasi yang mengatur kebutuhan tersebut. Sebagai contoh, untuk kelayakan air baku air minum menggunakan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia yang mengatur tentang air baku air minum.
Cara mendapatkan peraturan-peraturan berkaitan dengan pengelolaan air dan/atau sumberdaya lainnya, saat ini adalah sangat mudah. Peraturan dan berbagai referensi tersedia dalam bentuk layanan on-line. Beberapa peraturan Pemerintah Republik Indonesia berkaitan dengan perairan diantaranya Peraturan Pemerintah No. 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air, Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup No: KEP-52/MENLH/10/1995 tentang Baku Mutu Limbah Cair bagi Hotel, Peraturan Menteri Kesehatan No: 416 Tahun 1990 tentang Syarat-syarat dan Pengawasan Kualitas Air. Ketiga peraturan itu adalah tiga contoh dari berbagai peraturan yang mengatur pengelolaan perairan.
No comments:
Post a Comment